Isu Penggelapan Pajak Di Manfaatkan Oleh Investor Untuk Beli Saham BUMI

Sebagian pedagang memanfaatkan permasalahan isu penggelapan pajak yang dilakukan PT BUMI Resources Tbk (BUMI) untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan harga rendah. Menurut Analis PT Mahakarya Artha Securities Willy Sanjaya, perusahaan tercatat seperti BUMI sulit melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Terdapat ketentuan yang mengharuskan BUMI untuk mengumumkan kondisi keuangannya yang telah diaudit pihak lain. Hal ini juga pernah di alami PT ANTAM Tbk dan PT Perusahaan Gas Tbk. Menurut pendapatnya masalah ini akan terselesaikan dengan baik sperti kasus terdahulu dan kasus BUMi tidak akan berlangsung lama.

Para investor memanfaatkan keadaan ini untuk membeli saham perusahaan mereka dengan cukup rendah. Mereka beranggapan inilah waktunya untuk meraih keuntungan di masa yang akan datang. Dugaan penggelapan pajak tersebut sudah memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar modal sebab nilainya cukup besar sehingga dikhawatirkan mengganggu kinerja keuangan BUMI.
Menurut Presiden Direktur Financorpindo Nusa Edwin Sinaga, pasar gugup menyikapi BUMI terkait kemungkinan rekayasa kondisi finansial mereka, terutama investor asing. Mereka akan menunggu kepastian apakah BUMI benar bermasalah atau tidak. Akan tetapi menurutnya kinerja operasional BUMI tidak mengalami masalah. Melalui dua anak usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia, prospek perseroan masih bagus. Keadaan ini turut didukung pula oleh tren permintaan batu bara yang sedang naik menyusul tingginya kebutuhan dunia terhadap komoditas tersebut. ...(2009 Warta Ekonomi)

Pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia kemarin saham BUMI menguat Rp100 ke level Rp2.325. Meski begitu, kenaikan ini belum sebanding dengan penurunan saham BUMI yang terjadi selama beberapa pekan terakhir. Sejak mencapai level Rp2.900 pada 11 Januari 2010,saham BUMI mengalami tekanan jual tinggi.Selain akibat aksi ambil untung, koreksi saham BUMI juga disebabkan pemberitaan dugaan penggelapan pajak perseroan. ...(2009 Warta Ekonomi)